Pasuruan. Pasuruan rusuh karena adanya tindakan anarkis ratusan massa yang berasal dari Desa Wates, kecamatan Leko, Pasuruan di Kantor Direkorat Kepolisian Perairan Satuan Pasuruan. Aksi perusakan tersebut dipicu dari ditangkapnya dua warga desa setempat.
Akibatnya bangunan itu mengalami kerusakan, Bahkan warga juga masuk ke dalam kantor itu. Melihat aksi itu aparat kepolisian tidak bisa melakukan penghalauan. Belum puas merusak kantor kepolisian, warga juga merusak bangunan unit pengelolaan pelabuhan perikanan Pantai Leko.
Selasa (21/12/2010) sebelum melakukan perusakan, warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor tersebut sekitra pukul 10.00 WIB. Mereka meminta agar polisi membebaskan dua warga yang ditangkap. Massa memrotes penahanan dua nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring mini trawl.
Namun aksi tersebut tidak ditanggapi sehingga membuat warga marah dan melakukan perusakan dengan melempari kantor Polair itu dengan batu dan kayu.
Namun aksi tersebut tidak ditanggapi sehingga membuat warga marah dan melakukan perusakan dengan melempari kantor Polair itu dengan batu dan kayu.
Kamis (23/12/2010) Polda Jawa Timur tetapkan dua orang yang diduga menjadi provokator dalam kasus perusakan Kantor Polisi Perairan (Polair) Lekok, Pasuruan, pada Selasa (21/12/2010) lalu. Akibat hasutan dua orang itu, Kantor Pengelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lekok, aula, musala, dan dua unit sepeda motor milik PPI dan polisi di Pasuruan rusak berat akibat tindakan anarkis ratusan warga yang tak terima dengan penahanan dua nelayan yang ditangkap akibat mencari ikan dengan menggunakan pukat harimau.
Badrodin menegaskan tindakan polisi sudah benar, karena sudah bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat yang melarang penggunaan trawl untuk menangkap ikan.
"Itu pelanggaran hukum, karena dampaknya merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Jadi, pelarangan itu bukan diskriminasi, melainkan untuk menyelamatkan lingkungan," ujarnya
Badrodin juga mengatakan polisi akan tetap mendukung langkah DKP setempat untuk melakukan sosialisasi tentang pelarangan penggunaan trawl itu untuk kepentingan masyarakat juga. Sebagai langkah antispasi pengamanan Polda Jatim masih menyiagakan Satuan Brimob Polda Jatim di bekas tempat kejadian.
Badrodin menegaskan tindakan polisi sudah benar, karena sudah bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat yang melarang penggunaan trawl untuk menangkap ikan.
"Itu pelanggaran hukum, karena dampaknya merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Jadi, pelarangan itu bukan diskriminasi, melainkan untuk menyelamatkan lingkungan," ujarnya
Badrodin juga mengatakan polisi akan tetap mendukung langkah DKP setempat untuk melakukan sosialisasi tentang pelarangan penggunaan trawl itu untuk kepentingan masyarakat juga. Sebagai langkah antispasi pengamanan Polda Jatim masih menyiagakan Satuan Brimob Polda Jatim di bekas tempat kejadian.
0 comments:
Post a Comment