Kisruh Koalisi

Kisruh Koalisi. Kisruh koalisi, belakangan ini istilah tersebut santer dikemukakan di publik. Hal tersebut terjadi bermula ketika partai koalisi ada yang menolak hak angket mafia pajak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011) lalu.

Partai Golkar dan PKS yang merupakan bagian dari partai koalisi pemerintah ketika itu menerima hak angket mafia pajak, sementara Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP yang juga bagian dari partai koalasi menolak hak angket.

Meski hak angket mafia pajak gugur di paripurna setelah melewati proses voting yang ketat. Sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut. Namun kemudian perbedaan opsi pilihan antara partai koalisi, hingga membuat isu reshuffle seketika langsung mengemuka.

Memang Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa telah membantah dengan keras bila reshuffle dikait-kaitkan dengan bergulirnya hak angket mafia pajak, tapi karena isu ini kian gencar bergulir semenjak adanya perpecahan suara dalam hak angket itu, maka tentu saja masyarakat akan tetap mengagap kisruh koalisi ini adalah perpanjangan dari persoalan hak angket mafia pajak yang digulirkan.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, masyarakat awam pun tahu manajemen Setgab tidak berjalan dengan baik. Pramono mengingatkan bahwa koalisi dalam sistem presidensial tidak dikenal dan tidak dibakukan. Namun dengan kondisi multipartai yang ada saat ini memperlihatkan partai politik lebih memikirkan kepentingannya masing-masing.

Kisruh koalisi belakangan ini menunjukkan hitung-hitungan masing-masing pemimpin partai politik, terutama yang tergabung dalam koalisi, mengarah pada kepentingan Pemilu 2014. Tak ada sama sekali kekompakan di dalam Sekretariat Gabungan sebagai wadah parpol koalisi dalam menyukseskan program-program pemerintah untuk rakyat.

Koalisi enam partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan retak pasca-usulan Hak Angket Pajak. Partai Golkar dan PKS memilih berseberangan dengan empat partai koalisi lainnya (Demokrat, PAN, PPP, dan PKB) dalam pemungutan suara hak angket. Sebelumnya, dua partai ini juga berseberangan dengan koalisi dalam pemungutan suara terhadap usulan Hak Angket Century. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat menyebut sikap Golkar dan PKS tidak loyal dan tengah melakukan evaluasi atas koalisi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara soal kisruh di internal partai koalisi yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan tegas SBY meminta agar partai yang tak mampu lagi mematuhi butir-butir koalisi agar memisahkan diri.

Dalam pidato lengkap SBY selama hampir 10 menit tersebut, SBY juga menyinggung adanya satu-dua partai yang tak menaati aturan dalam koalisi. Tidak jelas partai mana yang dimaksud, namun selama ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar selalu dianggap membangkang dari koalisi. Kasus terakhir, dalam usulan hak angket mafia pajak di DPR.

Kita berharap semoga bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang bersatu tanpa harus mendahulukan kepentingan masing-masing individu. Amin.